Jakarta -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menolak usulan penundaan Pemilu 2024 yang menuai polemik belakangan ini. Ia menilai usulan tersebut tak logis karena tak sesuai dengan konstitusi yang sudah diatur dalam UUD 1945.

"Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama," kata AHY dalam keterangan resmi yang diterbitkan DPP Demokrat, Minggu (27/2).

AHY lantas meminta kepada semua pihak tak menabrak konstitusi yang sudah diatur Indonesia saat ini.

Ia pun meminta kepada para pejabat untuk tak menganggap usulan penundaan pemilu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Justru sebaliknya, ia menilai masyarakat tak memiliki harapan sama sekali untuk menunda Pemilu 2024.

"Mengapa tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY menilai ada segelintir pihak yang ingin melanggengkan atau takut kehilangan kekuasaan sehingga wacana penundaan tersebut muncul ke permukaan.

"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita meng-entertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," kata AHY.

Karenanya, AHY memastikan Partai Demokrat terus menyampaikan masukan ini kepada siapa pun agar jangan salah dalam mengambil langkah. Bila sudah salah mengambil keputusan, maka yang menanggung rugi dan dampaknya adalah seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat baru-baru ini. Kali ini, usulan datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia bahkan akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.

Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia bilang dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.(cnn)