Menurutnya, Gubernur Riau Syamsuar harusnya terlebih dahulu menyelasaikan persoalan yang terjadi akibat dari pergantian  Plt Sekwan. Karena sebelumnya, sejumlah kegiatan dewan sempat terkendala, bahkan dana operasional pun tak bisa dicairkan. Jangan sampai keputusan Gubernur yang terkesan tergesa-gesa menimbulkan kisruh baru di internal DPRD Riau.

"Kita juga kaget, kabag diganti. Padahal sebelumnya masalahnya belum selesai. Anggaran kegiatan sempat terkendala, gaji honorer, sekuriti, cleaning servise juga tidak bisa dicairkan. Kita jadi bertanya-tanya ini ada apa? Kalau ada persoalan persoalan yang terjadi jangan sampai berimbas ke yang lain," ucap Eva.

Eva mengatakan, harusnya Gubernur Riau Syamsuar berkoordinasi dengan DPRD Riau untuk mencarikan solusinya. Bukan malah memutasi eselon III dan IV secara mendadak yang menimbulkan polemik baru.

"Kita juga menyayangkan seakan tidak ada koordinasi dengan DPRD. Ini saja banyak aktivitas dewan yang terbatas karena peralihan status Plt Sekwan. Seharusnya berkaca dari kejadian ini, dicarikan solusinya, agaknya perlu disentil juga kondisi ini," kata dia.

Sebagai informasi, Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu menunjuk Plt Sekwan DPRD Riau Joni Irwan menggantikan jabatan Muflihun yang diamanahi menjabat Pj Walikota Pekanbaru. Peralihan jabatan ini mengakibatkan administrasi kegiatan dewan terkendala, sehingga sejumlah anggaran di DPRD Riau tidak bisa dicairkan.

Sebagai informasi, ada tiga jabatan Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Riau yang dirombak. Tiga jabatan Kabag yang diganti dengan pejabat baru itu adalah Kabag Umum yang sebelumnya dijabat oleh Erick Oktavianda diganti oleh Tengku Ikhsan, Kabag Persidangan dan Produk Hukum Samto diganti oleh Khuzairi, Kabag Keuangan dan Perencanaan Irwan Suriadi diganti dengan Tengku Aznom. Berembus kabar pemicunya akibat perang dingin yang terjadi antara Guberbur Syamsuar dan Pj Walikota Muflihun (warnariau)