Karmila Sari selaku juru bicara (jubir) fraksi Golkar mengatan." Pertama kami sampaikan kepada Kepala daerah Provinsi Riau, ucapan terimaksih dan apresiasi yang mana telah mendapatkan WTP, kami fraksi Golkar berharap itu dipertahankan dan bahkan harus di tingkatkan, kami juga sampaikan kepada kepala daerah Riau supaya terus perhatikan SKPD nya yang mana masih rendah serapan APBD 2015 Provinsi Riau," ucap Karmila Sari selaku jubir fraksi Golkar.

Selanjutnya kesempan ke dua diberikan kepada fraksi PDIP dengan juru bicara Almainis mengatakan," kami ucapkan terimakasih kepada kepala daerah Riau yang telah berikan jawaban terhadap setiap pandangan fraksi, kami dari fraksi PDIP sepakat atas jawaban Kepala daerah yang pokus setiap pertanyaan fraksi, sebagaimana jawaban Kepala daerah rapat paripurna terdahulu, lebih baik pokus pada hal yang bisa di kembangkan, kami juga ucapkan kepada Pemerintah yang telah mendapat WTP, akan tetapi itu bukan tujuan utama kita. Apalah arti WTP kalaulah itu tidak ada dampak positif kepada masyarakat Riau, kami juga sampaikan kepada kepala derah untuk terus evaluasi SKPD nya yang tidak bekerja maksimal sehingga tidak lagi rendah nya serapan ABPD Provinsi Riau," ucap Almainis juru bicara fraksi PDIP.

Kesempatan ke tiga diberikan kepada fraksi Demokrat, untuk sampaikan pandangan umum dengan juru bicara Edi Yatim mengatakan," kami fraksi Demokrat berpandangan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak pandai belanjakan APBD 2015 yang mana banyak anggaran Provinsi Riau yang tidak bisa di gunakan, tentu ini menjadi dampak tidak positif bagi masyarakat Riau. Kami mohon jawaban konkrit dari Pemerintah Provinsi Riau, yang mana masih rendah nya serapan APBD 2015 Provinsi Riau, kami fraksi Demokrat juga meminta kepada Kepala daerah Riau. Untuk sampaikan tentang kesehatan dan pendidikan sampai dimana realisasinya, kami juga meminta kejelasan tentang dana eskalasi yang telah dibayarkan Pemprov Riau dalam anggaran APBD tahun 2015," ucap Edi Yatim selaku jubir fraksi Demokrat.

Hal senada juga dikatakan Edi Muhammad A Yatim, anggota Fraksi Demokrat. Menurutnya, WTP bukanlah ukuran keberhasilan kinerja Pemprov Riau, walaupun WTP tersebut merupakan prestasi yang sudah diraih. Ia mengatakan bahwa Fraksi Demokrat menilai Pemprov Riau tidak pandai dalam membelanjakan APBD 2015 yang mana banyak anggaran tidak bisa digunakan. Kondisi ini, tentu bisa menjadi dampak tidak positif bagi masyarakat Riau.

"Karena Pemprov Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan dan menghabiskan anggarannya di tahun 2015 lalu. Pemprov hanya mampu merealisakan anggaran sekitar 68,1 persen, ini harus menjadi perhatian serius ke depan, karena beberapa tahun belakangan realisasi selalu di bawah 70 persen," ujarnya.

"Kami mohon jawaban konkrit dari Pemerintah Provinsi Riau, yang mana masih rendah nya serapan APBD 2015 Provinsi Riau, kami fraksi Demokrat juga meminta kepada Kepala daerah Riau agar bijak dalam membelanjakan uang tersebut," tambahnya.

Fraksi PAN dengan juru bicara, Syamsurizal mengatakan bahwa Fraksi PAN mengucapkan selamat kepada Pemprov Riau mendapat WTP, tetapi itu hanyalah secara admistrasi saja. Karena, hingga kini meningkat angka kemiskinan dan penganguran itu dari tahun ketahun.

"Dalam hal pertanggungjawaban APBD 2015, Fraksi PAN memiliki pandangan melihat masih rendah tentang serapan. Dan kami juga menilai adanya ketidak mampuan Pemprov Riau meningkatkan PAD dari tahun ketahun. Selanjutnya, kami melihat tidak masksimalnya kinerja SKPD," ucapnya.

Berikutnya kesempatan diberikan kepada fraksi PAN dengan juru bicara Syamsurizal menyampaikan," sebelum kami sampaikan pandangan fraksi PAN, terlebih dahulu kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah mendapat WTP, tetapi itu hanyalah secara admistrasi saja, kami melihat meningkatnya angka kemiskinan dan penganguran dari tahun ketahun, dari beberapa indikator di atas bahwa bisa kita simpulkan, bahwa pembangunan di Provinsi Riau belum menyentuh pada masyarakat Provinsi Riau, dalam pertanggungjawaban APBD 2015 fraksi PAN berpandangan, kami melihat masih rendah tentang serapan APBD 2015 Riau, dan kami juga menilai ada nya ketidak mampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan PAD dari tahun ketahun, selanjutnya kami melihat tidak masksimalnya kinerja SKPD di Provinsi Riau. Ini mohon menjadi perhatian Kepala daerah Riau, sebelum pandangan fraksi PAN di sudahi, dalam pantauan warnariau.com Syamsurizal sempat menanyakan langsung dalam rapat paripurna kepada Gubernur Riau, kapan ketua DPRD Riau dan wakil Gubernur di tunjuk, sehingga sampai di DPRD Riau," ucap Syamsurizal selaku jubir fraksi PAN.

Selanjutnya fraksi Gerinda Sejahtera sampaikan pandangan umum terhadap pendapat kepala daerah dan pertanggungjawaban APBD 2015 dengan juru bicara Mansyur mengatakan," kami fraksi Gerindah Sejahtera menanyakan dan memberikan masukan kepada kepala daerah, kami menilai belum mecapainya PAD Provinsi Riau, dan rendah nya serapan APBD 2015. WTP yang diberikan BPK kepada Pemerintah Provinsi Riau bukan lah tujuan kita utama, yang utama kita adalah bagaimana masyarakat Riau dari tahun ke tahun semakin meningkat ekonomi nya, bukan malah makin turun. Kami juga pertanyakan kepada Gubernur Riau dengan lambat nya gaji Guru di Provinsi Riau realisasinya, mohon penjelesannya," ungkap Mansyur jubir Gerinda Sejahtera.***(Advertorial/Liputan Hendri Domo)