Dalam rapat yang dilaksanakan dari pagi hingga sore tersebut, terdapat beberapa perubahan yang disepakati, setelah APBD Perubahan 2016 tersebut dilakukan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelumnya. Perubahan tersebut, terdapat pengurangan anggaran, dan juga penambahan anggaran, untuk sejumlah nomenklatur APBD Perubahan 2016.

Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung mengatakan, pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan totalnya terdapat Rp 21,7 miliar, yang terdiri dari sejumlah nomenklatur dan kegiatan, yang tidak bisa dilaksnakan di APBD Perubahan 2016.

"Sedangkan penambahan modal belanja terdapat Rp 52,5 miliar. Otomatis terdapat selisih angka, karena penambahan belanja modal lebih besar dari pengurangan," kata Manahara kepada Tribun.

Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak Rp 30,8 miliar. Sehingga pihak Banggar dan TAPD pun sepakat untuk mengambilkan anggaran dari belanja tak terduga, yang sebelumnya angkanya adalah Rp 80 miliar lebih, menjadi Rp 50 miliar lebih.

"Sehingga angkanya kembali seimbang, dan saat ini anggaran APBD Perubahan 2016 sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya," imbuh Manahara.

Manahara juga mengatakan, pihaknya berharap Pemprov Riau bisa sesegera mungkin memanfaatkan anggaran APBD Perubahan 2016 tersebut, karena waktu sudah tidak begitu banyak lagi yang tersisa.

"Pemprov kita harapkan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan seefektif mungkin. Kalau bisa, anggaran terserap hingga 100 persen. Kalau perencanaan matang dan dilaksankan sebaik-baiknya, tidak tertutup kemungkinan bisa tercapai realisasi anggaran 100 persen," ulasnya.

Apalagi menurut Manahara dalam APBD Perubahan 2016 ini tidak ada terdapat nomenklatur untuk pembangunan fisik, sehingga diharapkan akan lebih mudah direalisasikan tanpa ada kendala seperti dilansir dari tribunpekanbaru.***(wrc)