PEKANBARU,WARNARIAU.COM - Provinsi Riau mempunyai wilayah geografis yang besar, tentunya banyak sekali permasalahan publik yang selama ini muncul. Menurut Bang Dasrul, permasalahan apa saja yang mendasar?

DS: Selain aspek kultural dengan bermacamnya kelompok suku yang ada, terdapat permasalahan terkait dengan prioritas pembangunan, kepala daerah, baik Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walokota, masih mementingkan dan memprioritaskan pembangunan infrastuktur dan belum pada orientasi kepentingan publik, seperti masih banyaknya jaan-jalan yang rusak, juga masih banyak sekolah yang rusak dan terabaikan," jawab Dasrul.

WR: Pada masa Presiden Suharto dulu, pemerintah sangat memperhatikan kelompok sosial, suara akar rumput begitu didengar, pemerintah juga aktif dalam menjemput aspirasi, selain tahapan musrenbang yang ada. Tatap muka dengan kelompok masyarakat secara periodik juga sangat diperlukan. Kenapa sekarang kita tidak bisa?

DS: Kami mendengar bahwa terdapat lima permasalahan mendasar Pemerintah Daerah sekarang ini, yaitu rendahnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah, rendahnya kualitas pelayanan perijinan, rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran tahunan, rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta rendahnya tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan," papar Dasrul.

WR: Bagaimana Bang Dasrul menanggapi tiap permasalahan tersebut?

DS: Dalam permasalahan integritas, ASN harus dapat merubah mindset pembangunan Riau. Saat ini, Riau membutuhkan ASN yang bersih, disiplin, dan mempunyai moral yang tinggi untuk membangun. Seandainya ASN tidak mempunyai syarat tersebut, maka yang terjadi adalah penyalahgunanaan wewenang, korupsi, karena mereka tidak mempunyai integritas yang tinggi. Dalam aspek pembangunan suprastruktur, program seperti ISQ, ceramah keagamaan, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran inidvidu. Selain itu, diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum untuk fungsi kontrol dan asistensi.

Aparat hukum dinilai mempunyai kompetensi yang memadai untuk aspek kontrol dan asistensi tersebut. Untuk masalah peningkatan kualitas perijinan, kita dapat memperbaiki kualitas tersebut dengan cara memangkas birokrasi pelayanan serta memangkas biaya-biaya pelayanan yang timbul selama ini, singhingga pemerintah hanya berpedoman pada retribusi yang nantinya masuk ke dalam kas Negara.

Terkait dengan perencanaan anggaran, Bappeda mempunyai kawajiban secara utuh untuk menyerap aspirasi maupun prioritas dari kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi perencanaan berdasarkan kepentingan. Kita juga perlu melibatkan lembaga penelitian independen untuk menyusun inventarisasi kebutuhan publik tersebut. Persoalan tentang pertentangan dengan arturan pemerintah pusat, sudah seharusnya kita harus mempunyai komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga kita dapat menghindari overlap maupun kepentingan pembangunan yang tumpang tindih. Saya kira seperti itu," jelasnya.

WR: Sekarang sedang tren masalah rasionalisasi anggaran di Riau, bagaimana pendapat Bang Dasrul tentang hal ini?

DS: Saya sebenarnya tidak sependapat dengan adanya rasionalisasi, karena pada awal pembahasan anggaran, semua sudah disetujui dengan ketersediaan anggaran yang ada," sebutnya.

WR: Bang Dasrul, kawula muda di Riau sangat banyak, namun mereka belum begitu terlihat aktif dalam pembangunan, apakah Bang Dasrul menangkap bahwa hal tersebut merupakan skeptisme terhadap pemerintah daerah sekarang ini?

DS: saya meliihat lembaga-lembaga, ormas-ormas kepemudaan juga belum optimal menggerakkan anggotanya untuk ikut aktif dalam perencanaan pembangunan. Ada beberapa factor perrmasalahan, pertama, pemerintah belum mempunyai harapan yang tinggi dari kelompok kepemudaan, sehingga anggaran untuk kelompok ini juga belum optimal. Kedua, skeptisme pemuda terhadap pemerintahan juga belum dapat tereduksi, dengan bukti bahwa setiap aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok mahasiswa, masih sangat sedikit jumlahnya. Ketiga, arus globalisasi dan kemajuan teknologi justru menyingkrkan konsentrasi maupun minat pemuda terhadap pembangunan, itu yang harus kita perbaiki," terang Dasrul Praktisi Hukum dan Aktifis Kepemudaan Riau kepada warnariau.com.

WR: Bang Dasrul, sekarang masa-masa persiapan Pilkada/Pilgub Riau, apa harapan Bang Dasrul terhadap calon-calon Pemimpin Riau mendatang?

DS: Saya kira, mereka harus mempunyai orientasi yang benar-benar konstruktif, tidak hanya berdasarkan niat dan keinginan untuk berkuasa, namun orientasi terhadap kebutuhan publik sangatlah penting menjadi syarat bagi mereka yang akan maju dalam Pilkada nanti. Selain itu, calon yang maju nantinya juga harus mempunyai Pendidikan yang tinggi, agar mampu dan peka terhadap orientasi dan dinamika pembangunan," kata Dasrul akhiri wawancara dengan warnariau.com.***(hen)