JAKARTA, WARNARIAU.COM - Bupati Kepulauan Meranti,  HIrwan Nasir hadiri pertemuan dengan Badan Restorasi Gambut (BRG RI), membahas Pengelolaan Pilot Project Restorasi Gambut yang juga melibatkan tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kantor BRG, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Turut mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Mamun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Prasetyo, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Meranti, Helfandi, yang disambut langsung oleh Sekretaris Utama BRG RI, Hartono, Ketua Tim Peneliti Gambut Fakultas Kehutanan UGM Setiawan dan anggota Agus Safianto, Oka.

Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Utama BRG RI, Hartono, berharap pertemuan ini dapat memberikan input balik dalam penyusunan regulasi untuk menjalankan program restorasi Gambut di Kepulauan Meranti, sesuai dengan kegiatan riil dilapangan, khususnya di Pulau Padang, Kecamatan Merbau yang menjadi fokus riset tentang model pengelolaan Gambut di Meranti.

Lebih jauh dikatakan Hartono, Program Restorasi Gambut yang dilaksanakan BRG RI melalui tugas Pembantuan, dimana Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan Kabupaten Kepulauan Meranti terkait lokasi mana akan dilaksanakan, seberapa banyak dan masyarakat mana saja yang dilibatkan.

Setiawan, Ketua Tim Peneliti Gambut dari Fakultas Kehutanan UGM yang ditunjuk khusus oleh BRG RI mengatakan, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh BRG, telah melakukan riset tentang model pengelolaan kesatuan Gambut yang studi kasusnya dipusatkan di Pulau Padang, Output yang diharapkan meliputi Tata air kawasan Gambut, Rehabilitasi jika mengalami kerusakan, dan yang terpenting bagaimana mata pencarian penduduk dilahan Gambut dapat mendukung kehidupan.

"Kita akan melakukan Revitalisasi, dilanjutkan penataan fisik yang dimulai dengan menata ekonominya, selanjutnya melakukan berbagai tahapan perbaikan kawasan Gambut sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan," jelas Setiawan.

Pada kesempatan itu, Tim Peneliti dari UGM juga menghimpun berbagai masukan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang nantinya juga menghimpun masukan dari masyarakat dan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rekomendasi itu nantinya akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk dikeluarkan kebijakan lebih lanjut.

Sejauh ini Tim peneliti dari UGM tengah mengupayakan alat untuk mendukung Industri Hilir, salah satunya mesin yang mampu membuat biskuit berbahan dasar Sagu yang rasanya tak kalah dengan tepung gandum yang selama ini dinikmati oleh masyarakat.

Selain itu, Setiawan bersama timnya juga berupaya mengubah pola pikir masyarakat untuk mengembangkan potensi gambut Meranti. Sementara untuk mendukung sektor perkebunan akan mengembangkan desain penataan air agar lahan perkebunan masyarakat tetap lestari.

Setelah mendengarkan berbagai pemaparan dari pihak BRG RI dan Tim peneliti UGM, Bupati Kepulauan Meranti mengatakan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh BRG RI dalam rangka restorasi Gambut di Kepulauan Meranti, namun satu hal yang amat disayangkan oleh Bupati, setelah kurang lebih 2 tahun melaksanakan kegiatannya di Meranti baru kali ini BRG RI dan pihak UGM melakukan koordinasi. Ia berharap kedepan komunikasi yang baik itu akan terus terbina.

Adapun yang menjadi masukan dari orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu adalah, berharap dari penelitian dan pelaksanaan program restorasi Gambut dapat diperluas hingga ke Desa Lukun Tebing Tinggi Timur dan Desa Gayung Kiri Kecamatan Rangsang. Dimana kawasan Gambut di daerah ini sering terjadi permasalahan kebakaran apalagi di musim kering seperti saat ini.

Menyangkut dipilihnya kawasan Merbau sebagai sentra penelitian, Bupati Meranti meminta tetap dilanjutkan, hanya saja di daerah ini tingkat masalah yang dihadapi sangat komplikatif.

Dihadapan semua yang hadir, Bupati juga memberikan masukan, kepada pihak BRG untuk dapat mengupayakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga masyarakat sapat mengelola mangrove sebagai penyangga ekonominya, tidak seperti yang terjadi saat ini dimana masyarakat hanya menjadi pekerja kasar dari para cukong.

Terakhir masukan dari Bupati adalah pengembangan kayu punak yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kepulauan Meranti sejak zaman dahulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Mamun Murod, yang menekankan pentingnya koordinasi, dikatakan Murod, meskipun pada prinsipnya Kabupaten tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah kehutanan, tapi setidaknya sebagai pemilik wilayah yang mengetahui benar kondisi di daerah harus diberitahu tentang segala kegiatan yang dilaksanakan di Kepulauan Meranti sehingga dapat memberikan dukungan.

Murod, juga berharap BRG RI dapat mendukung potensi unggulan lokal Meranti seperti Kopi, Sagu dan Padi yang saat ini tengah gencar dilakukan cetak sawah.

"Saat ini cetak sawah yang dilakukan di Meranti telah mencapai 8000 hektar. Jika ini berjalan  maka Meranti akan mencapai swasembada pangan," paparnya.

Cuma masalah mendasar yang dihadapi adalah bidang infrastruktur seperti tanggul dan pintu klip yang sangat penting menjaga keberlangsungan usaha perkebunan.

"Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka segala yang dilakukan oleh BRG yang ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan Gambut akan mubazir atau gagal," ucap Kepala Bappeda Meranti, Mamun Murod.

Dicontohkan Murod, Desa Sungai Cina yang dulunya menjadi wilayah pertanian yang hebat kini terancam habis. "Kami harap BRG dapat mendengarkan ini untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan petani," ujar Murod.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Meranti itu juga mengharapkan dukungan yang lebih terhadap pelaku usaha, salah satunya kasus PT. NSP yang sempat akan diberikan sanksi denda sebesar 1 Triliun rupiah, hal ini menurut Murod akan menyebabkan investor hengkang yang berujung pada goyangnya ekonomi masyarakat petani Sagu karena otomatis akan menyebabkan turunnya harga Sagu Meranti karena perusahaan berhenti beroperasi.

Hal lainya yang tak kalah penting adalah pengembangan Industri Hilir, untuk mengembangkan berbagai potensi perkebunan Meranti dimana masing masing daerah memiliki karakteristik tersendiri seperti Kelapa Rangsang, Kopi Rangsang Barat, Sagu Tebing Tinggi Timur dan Tebingtinggi Barat, juga Tasik Putri Puyu.

Saat ini masyarakat petani hanya menerima dampak ekonomi kecil, tapi jika BRG dapat mendukung sektor Industri Hilir dari berbagai hasil perkebunan masyarakat, maka akan menghasilkan Added Value, dan petani mampu menjadi pengusaha UKM dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

"Petani didorong untuk memperkuat Home Industri dan Industri Hilir, contoh gula cair maka ekonomi masyarakat akan semakin kuat," tambahnya.

Terakhir Hutan Tanaman Rakyat (HTR), menurut Murod, jika dipegang oleh petani maka petani akan memiliki bergaining posisi, tidak seperti sekarang dimana petani hanya menjadi buruh kasar dari para cukong. (rilis)