www.warnariau.com
Lahan petani Kopsa M Diduga Diserobot? Bareskrim Polri Periksa 37 saksi, Berikut Faktanya
Jumat, 03/09/2021 - 22:52:53 WIB
(Ket foto: Tim Bareskrim Polri bersama lowyer Kopsa M serta beberapa petani saat tinjau lahan)

SIAKHULU,WARNARIAU.COM - Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menindaklanjuti laporan atas dugaan penyerobotan 400 hektare lahan milik petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sejak 30 Agustus - 3 September 2021 sudah ada sebanyak 37 saksi di Wilayah Hukum Polda Riau yang diperiksa oleh Bareskrim Polri.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute mengapreasiasi langkah cepat Kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penyerobotan lahan tersebut. Pemeriksaan ini juga menjadi sinyal positif bagi upaya Polri dalam memberantas mafia tanah di sektor perkebunan, yang juga menjadi prioritas program kerja Presiden RI Joko Widodo.

"Tentu ini menjadi harapan baru bagi 200 petani yang sudah lebih dari 10 tahun kehilangan hak-haknya. Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan kepolisian," ucap Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Disna Riantina.

Dia mengatakan, sejalan dengan upaya hukum yang sedang diperjuangkan itu. Muncul persoalan baru dimana petani-petani terus menghadapi tekanan dari PT Perkebunan Nusantara V (PTPN) yang merupakan "Bapak Angkat" dalam pola perkebunan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). 

"Alih-alih membantu petani, PTPN V yang juga merupakan terlapor dalam sejumlah kasus mulai dari dugaan penghilangan aset negara, dugaan korupsi, dan membiarkan tanah-tanah petani dirampas oleh pihak lain, justru melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang semakin mempersulit petani," ucapnya.

Dia menjelaskan, bentuk serangan balik (back fire) atas upaya petani, PTPN V diduga memprakarsai penggantian pengurus koperasi secara tidak sah dengan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) abal-abal dengan menggunakan tangan-tangan tertentu untuk memaksa pengesahan kepengurusan koperasi produk RALB abal-abal, menghadang hasil panen petani, menahan pencairan dana petani dari hasil penjualan buah hingga lebih Rp2 miliar, dan tekanan-tekanan lainnya. 

"Tidak ada kepengurusan baru versi apapun. Semua harus mengacu pada hasil rapat anggota tanggal 3 Desember 2016 yang berita acaranya telah dilaporkan ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Didukung dengan akta perubahan AD/ART yang telah dibuat di notaris melalui bantuan dan rekomendasi Kepala Dinas," kata dia.

Tindakan ini melengkapi dugaan tipu muslihat PTPN V dengan menggelembungkan hutang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih 150 miliar. Modus ini akan berujung pada potensi perampasan 2.050 hektar kebun petani yang dijaminkan di Bank Mandiri.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menghentikan praktik bisnis PTPN V yang melawan hukum, tidak akuntabel dan melukai hati para petani yang terancam tidak memiliki lahan dan tidak memiliki penghasilan. Reforma Agraria yang menjadi program prioritas Jokowi hanya akan menjadi pepesan kosong, kalau Menteri BUMN tidak bisa mendisiplinkan jajaran BUMN.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan percepatan penanganan laporan dugaan korupsi di tubuh PTPN V yang dilaporkan pada 25 Mei 2021, terkait dugaan penghilangan aset negara dalam bentuk lahan seluas 500 hektare dan dugaan korupsi biaya pembangunan kebun.

Disna juga menyampaikan sejumlah bantahan terkait tudingan yang dilayangkan kepada Kopsa M. Yang petama tentang tuduhan dan laporan penggelapan buah yang ditujukan PTPN-V kepada Kopsa M.

"Dalam perjanjian kerjasama PTPN-V dan Kopsa M, pasal 5 ayat 1.6 tertulis PTPN-V berkewajiban membeli seluruh produksi buah kebun petani peserta Kopsa-M. Ini berarti, tuduhan dan LP penggelapan buah yang disampaikan PTPN-V adalah kekeliruan karena buah adalah milik petani bukan PTPN-V," ucapnya.

Ditempat teprisah, Hendri Domo selaku Humas Kopsa M menjelasakan, perihal kebijakan penggunaan pembayaran buah (PB) pihak ketiga di PKS PTPN-V Sei Pagar. Dalam perjanjian kerjasama PTPN-V dan Kopsa M pada pasal 6 ayat 1.6 tentang kewajiban petani dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penyerahan buah ke PTPN-V harus menggunakan PB tertentu.

"Hal ini menunjukkan bahwa pengurus boleh menggunakan PB manapun untuk pengiriman buah ke PKS Sei Pagar," katanya.

Kemudian, perihal kebijakan Kopsa M mengambil langkah menggunakan pembayaran buah (PB) dengan pihak ketiga di PKS PTPN-V Sei Pagar. Hendri Domo menegaskan tidak ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan Kopsa-M karena sesuai perjanjian kerjasama PTPN-V dan Kopsa M pasal 6 ayat 1.6 tentang kewajiban petani dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penyerahan buah ke PTPN-V harus menggunakan PB tertentu.

"Hal ini menunjukkan bahwa Pengurus boleh menggunakan PB manapun untuk pengiriman buah ke PKS Sei Pagar," katanya.

PTPN-V sebagai bapak angkat dan single manajemen dari 2003 sampai April 2017 juga melakukan hal serupa, yakni mengirimkan buah ke PKS Sei Pagar menggunakan PB pihak ketiga, seperti PB Kopkar Kebun PTPN-V Sei Pagar.

"Jika tuduhan yang disampaikan kepada pengurus Kopsa M dianggap benar oleh PTPN V. Maka, kondisi diatas juga menggambarkan PTPN-V diduga melanggar hukum mengirimkan buah ke PKS Sei Pagar menggunakan PB pihak ketiga, yakni PB Kopkar Kebun PTPN-V," ucapnya. (warnariau)



 
Berita Lainnya :
  • Lahan petani Kopsa M Diduga Diserobot? Bareskrim Polri Periksa 37 saksi, Berikut Faktanya
  •  
    Komentar Anda :

     
    BERITA TERPOPULER
    1 Empat Bupati dan Walikota Pekanbaru Tak Terlihat di Rakor Karhutla Riau
    2 Gubri Open House Idul Fitri hingga Tiga Hari, Seluruh Warga Diundang
    3 Catat! ASN Pemprov Riau harus Masuk Kerja Tanggal 10 Juni Siap-siap Disanksi
    4 Inilah Deretan Acara Pelantikan Gubernur dan Wagub Riau Besok Mulai di Jakarta hingga Pekanbaru
    5 Gubri Lepas 700 Santri ke Pesantren Al Fatah Magetan
    6 ASN Pemprov Riau Wajib Masuk 10 Juni, yang Tambah Libur Dikenakan Sanksi
    7 Hore! Mulai 1 April Pengurusan e-KTP Bisa Dilakukan Diluar Domisili
    8 Aduh! Program Walikota Pekanbaru di Nilai Gagal
    9 Panglima TNI: Kalau Mau Pakai Jilbab Pindah ke Aceh
    10 Pemprov Riau Bertekad Awasi Terus dan Tingkatkan Disiplin Pegawai
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar
    Redaksi Disclaimer Pedoman Media Siber Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 Warna Riau | Inspirasi Baru Berita Riau, All Rights Reserved