Gubri Pimpin Rakor Pengendalian Karhutla di Riau
Senin, 08/03/2021 - 15:03:59 WIB
PEKANBARU, WARNARIAU.COM - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diprovinsi Riau bersama Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Riau secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (8/3/2021).
Gubri mengawali sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh bupati, wali kota, dan Forkopimda kabupaten/kota yang ikut hadir dalam rapat ini dalam rangka evaluasi terhadap kerja penangan karhutla di Provinsi Riau.
Ia menyampaikan rapat ini merupakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, sesuai dengan arahan dalam dapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh kepala BNPB.
Selain itu juga, Rakor bersama Forkopimda Riau ini juga sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai penegasan setelah rapat dilakukan di istana negara beberapa waktu lalu.
"Kita akan melakukan evaluasi setelah beberapa hari lalu kita sudah menetapkan status siaga darurat pada tanggal 15 Februari lalu," ucapnya.
Ia menuturkan arahan-arahan dari Presiden RI ini menjadi panduan di Provinsi Riau dalam melakukan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Adapun beberapa arahan Presiden RI terkait pengendalian Karhutla diantaranya, pertama, prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan hotspot dan patroli lapangan.
Kedua, monitoring dan pengawasan harus sampai bawah, libatkan Babinsa. Bhabinkamtibmas, kepala desa dalam penanganan karhutla ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus pada masyarakat.
Ketiga, cari solusi permanen agar komporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membuka lahan. Keempat, penataan ekonosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.
Kelima, jangan biarkan api membesar, harus tanggung dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan.
Syamsuar menambahkan arahan terakhir harus adanya langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi dengan memberikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera.
"Harapannya dengan informasi ini maka dapat mengendalikan dan juga dapat memberikan kebutuhan terus menerus kepada warga kita agar tidak membakar hutan dan lahan karena dampaknya sangat besar," harap Gubri.(*)
Komentar Anda :