PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta Internasional Expo Hall B1 dan B2, Jakarta Utara, Kamis (2/3). Kali ini, rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Tahun ini, Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusung tema Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana. Tema ini diambil dalam rangka membangun kerangka sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal serta kolaborasi dengan komunitas global.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengajak seluruh kepala daerah bersama BNPB untuk bangkit kembali dari keterpurukan pasca bencana disebut juga dengan resiliensi. Presiden Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk turun langsung memantau bentuk gangguan yang dapat menimpa suatu sistem tanpa bisa diprediksi.

Bencana yang datang akan mendorong komunitas untuk melakukan suatu adaptasi. Adaptasi yang dilakukan komunitas bertujuan untuk bangkit setelah mengalami suatu gangguan.

Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sepanjang tahun 2021, terdapat 2.008 kejadian bencana didominasi oleh bencana Hidrometeorologi. Setidaknya, tercatat 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi. Tragedi bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.

Di tempat yang sama, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang hadir bersama Kapolresta Pekanbaru Kombes Pria Budi menyatakan siap berkolaborasi baik antar instansi ataupun komunitas yang ada di tengah masyarakat untuk mengikuti arahan presiden terhadap penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, Pemko Pekanbaru siap untuk melanjutkan arahan presiden.

"Saya segera memerintahkan BPBD untuk memetakan potensi bencana di Pekanbaru, seperti potensi banjir, perubahan iklim, dan lainnya. Selanjutnya, BPBD harus berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri atau instansi vertikal lainnya untuk sosialisasikan mengenai edukasi bencana dan penanggulangannya kepada masyarakat," ujarnya.

Relawan tanggap bencana juga harus dibentuk, terutama di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian, pemko juga menganggarkan bantuan langsung sesuai kemampuan APBD untuk anggaran bencana, sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Saya juga mengarahkan beberapa OPD terkait untuk memperpendek urusan birokrasi terkait bantuan bencana. Kemudian, kami bersama OPD terkait juga merapatkan barisan mengatur IMB, regulasi, dan tata ruang kota sehingga menghindari potensi bencana," sebut Muflihun.

Di sisi lain, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pria Budi mengatakan, kepolisian siap mendukung pemko dalam hal penanggulanan, baik pra-bencana maupun pasca bencana. Sejauh ini, koordinasi instansi terkait isu bencana sangat baik.

"Saya bersama Forkopimda sering menggelar rakor dan terjun ke masyarakat terkait hal itu. Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antar instansi akan dipertajam lagi sesuai arahan presiden," ujar Muflihun. (*)