Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang telah menggunakan sistem e planning dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. "Semoga pemerintah lainnya segera mengikuti langkah Pemkab Dumai dan Pemkab Pelalawan," kata pria yang anda disapa Andi Rachman tersebut di Pekanbaru, Rabu (27/9/2017). Ia juga berterima kasih karena BPKP telah mengeluarkan SIMDA Perencanaan sebagai e-planning, yang dapat digunakan Pemda secara gratis dan dapat diandalkan. Menurutnya, SIMDA Keuangan memang penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, khususnya mencegah korupsi. Andi Rachman mengungkapkan, bahwa korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara termasuk Indonesia, bahkan saat ini tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia telah terjadi di semua lini, baik di sektor pemerintah maupun korporasi/swasta. Oleh karena itu, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. "Sehingga dalam PP 60 Tahun 2008 mewajibkan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya," tandasnya.(adv)