Interviu warnariau.com Dengan Anindya, SIP, MPA "Introduksi Kehidupan Bernegara Di Riau"
Minggu, 14/05/2017 - 01:22:43 WIB
Raden Mas R. Anindya, SIP, MPA pemerhati kebijakan pemerintah lokal serta Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau. (foto istimewa)
TERKAIT:
PEKANBARU,WARNARIAU.COM - Raden Mas R. Anindya, SIP, MPA adalah pemerhati kebijakan pemerintah lokal serta Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau, dan juga sebagai koresponden warnariau.com. Berikut adalah hasil interviu melalui sambungan telepon.
WR: Terkait dengan Riau, lengkap dengan segala permasalahannya, quo Vadis Riau?
(Anindya): Riau merupakan daerah luas yang mempunyai anggaran besar untuk pembangunan dan pengembangan di semua sektor, hampir merupakan daerah yang tiada cela. Namun saya masih melihat bahwa modal sosial yang ada pada kita sampai sekarang masih sangat tipis. Kalau kita bicara modal pada terminologi ekonomi secara umum, maka modal merupakan dasar untuk memperoleh benefit tertentu. Namun tidak dengan social capital. Perolehan benefit dari social capital ini semu, karena lebih cenderung pada pengertian perekat di anatara kelompok masyarakat sipil, dengan nilai toleransi, kebersamaan, dan transparansi. Lalu siapa dan apa saja yang direkatkan? Semua kelompok masyarakat tentunya, tidak lepas dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sebagai stakeholdes. Pada era globalisasi ini, tidak hanya kita saja yang mempunyai modal sosial yang minim, Negara-negara Barat juga mengalami hal yang sama.
Coba kita ingat pendapat Cox maupun Winter, satu-satunya cara untuk mengurangi erosi modal sosial adalah dengan mendorong pemerintah agar lebih peka. Pemerintah tidak boleh lalai dan acuh terhadap persoalan tersebut, dengan demikian diharapkan pemerintah sebagai eksekutif mempunyai siasat dan program untuk memperkuat social capital yang ada. Kita masih ingat dengan istilah masyarakat madani, modal sosial iniah yang akan memperkuat masyarakat madani. Masyarakat madani ini muncul karena bentukan masyarakat secara sukarela, inisiatif sendiri, namun berdasarkan arahan dan program tertentu dari pemerintah. Nah, pemerintah kita sekarang sudah mempunyai program atau belum untuk menuntun masayarakat agar madani? Silakan pemerintah menjawabnya. Terakhir, Robert Putnam pernah mengemukakan, masyarakat madani ini apabila sudah pada titik tertentu, tidak hanya dapa memperkuat modal sosial, namun akan lebih memperkuat kinerja ekonomi daerah. Tentunya kita tidak boleh kalah dalam berkompetisi. Lalu quo vadis Riau, kita kembalikan kepada masyarakat Riau, quo vadis? Apakah akan tetap seperti ini, atau kita akan bangkit dan membangun?," ungkap Raden Mas R. Anindya, SIP, MPA adalah pemerhati kebijakan pemerintah lokal serta Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau.
WR: Baik, soal perencanaan pembangunan, apakah yang ideal dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
Perencanaan, pembangunan, anggaran, sudah sering kita dengar pastinya. Namun, kita sering jenuh dengan alur birokrasi yang seperti itu. Publik harus tahu setidaknya lebih dari yang diketahui sekarang ini tentang perencanaan pembangunan. Pembangun atau development terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari agenda seting, formulasi, kemudian implementasi, evaluasi, sampai dengan termination. Terkait dengan perencanaan, seharusnya semua ini dilakukan melalui tahapan yang detail juga, tidak boleh hanya meniru kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, itu penyakit birokrat sekarang ini. Kita harus mempunyai struktur perencanaan yang dapat diukur dengan pasti outputnya. Perencanaan harus tepat, karena kita tidak punya aturan yang mengatur tentang evaluasi kebiijakan. Pencanaan pembangunan membawa kita pada policy executions, yang memperhatikan output delivery yang memperhatikan policy output, yang harus disalurkan atau didelivery kepada target.
Target yang saya maksud adalah beneficiaries, atau penerima program, yaitu masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar beneficiaries puas terhadap kinerja pemerintah? Kalau begitu, pemerintah harus mempunyai target dan prioritas dalam perencanaan, mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi prioritas, ataukah mana yang tidak menjadi pilihan utama pembangunan, pemerintah harus paham soal ini. Perencanaan menggiring kita kepada pertanyaan atas implementasi program, yaitu apakah program sesuai dengan tujuan kebijakan dan berapa kemungkinan keberhasilannya?, efektif atau tidak program ini?, apakah ada komponen atau faktor pendukung lain untuk mencapai keberhasilan? Lalu apakah ada efek kebijakan? Ini yang harus dimengerti. Selain itu, pemerintah harus paham, setidaknya aparat harus paham, apa fokus perencanaan?, siapa yang merencanakan?, apa tujuan perencanaan, mencapai titik equity atau tidak? Sesuai kebutuhan ataukah tidak? Semua ini harus dilakukan dengan comprehensive planning, agar keputusan bisa dibuat dengan rasional," jelasnya.
WR: Kami tertarik dengan kasus-kasus korupsi di Riau ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan agar korupsi ini tidak semakin tumbuh berkembang?
Korupsi muncul karena ada kewenangan untuk mengubah keputusan, namun tidak dalam konteks diskresi. Ackerman pernah menyatakan bahwa korupsi timbul karena kewenangan yang digunakan untuk mengambi keuntungan, apapun bentuk keuntungan itu. Nah, menurut saya, korupsi adalah sebuah inovasi destruktif yang dilakukan oleh pemegang kewenangan untuk meraih keuntungan. Kenapa saya sebut inovasi? Karena selalu melenceng dari aturan dan norma yang ada. Pada tataran birokrat, korupsi ini memberikan nilai terhadap tingkat dominasi pemegang kewenangan yang sangat besar, sehingga rentaan terhadap inovasi tadi.
Selain itu, perilaku korup juga ditimbulkan karena budaya atau kebiasaan birokrat, untuk mencari keuntungan, sehingga birokrat cenderung menyalahgunakan wewenang yang ada. Saya kira, kunci dari permasalahan korupsi yang dilakukan birokrat dalam tahapan implementasi pembangunan disebabkan oleh minimnya akses public terhadap informasi anggaran pemerintah. Setidaknya, apabila anggaran sudah menjadi konsumsi publik dengan terbuka dan trasparan, maka perilaku korupsi ini dapat ditekan. Namun yang paling utama, pemerintah harus jeli dan tepat dalam memilih pejabat yang ada, tentunya dengan merit system dan disesuaikan dengan kompetensi yang ada, karena tanpa itu, perilaku korup akan tetap ada," tutup Raden Mas R. Anindya, SIP, MPA pemerhati kebijakan pemerintah lokal serta Ketua Presidium Jawa Manunggal Riau via telepon.***(Hendri Domo)
