JAKARTA, WARNARIAU.COM  -- Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menyatakan bahwa politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon berpeluang menjadi menteri pengganti Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia meyakini kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetap akan diberikan Presiden Joko Widodo untuk Partai Gerindra.

"Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra, dilihat dari latar belakang kelima nama elite Partai Gerindra yang berpeluang masuk menggantikan Edhy Prabowo sebetulnya ada dua nama, Sandiaga Uno dan Fadli Zon," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (26/11).

Qodari menerangkan peluang Sandi-sapaan akrab Sandiaga Uno-menduduki Menteri Kelautan dan Perikanan terbuka karena Sandi merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Menurutnya, rekonsiliasi politik akan semakin komplit serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memiliki kinerja lebih bagus bila Sandi yang terpilih menjadi pengganti Edhy.

"Kalau dia [Sandi] masuk, wah komplit ini rekonsiliasi politik dan di sisi yang lain dengan masuknya Sandi maka harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi," ujarnya.

Qodari pun meyakini Sandi tidak akan mengulang perbuatan Edhy yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya haqul yakin tidak sampai korupsi apa lagi buat beli barang-barang mewah, karena Sandi sudah amat sangat kaya, dia tidak perlu korupsi untuk bisa beli barang-barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawai itu," ujarnya.

Qodari melanjutkan, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi menarik bila kelak diberikan kepada Fadli. Pasalnya, dia menuturkan, Fadli masih rajin mengkritik pemerintah, meskipun Gerindra masuk koalisi pendukung pemerintah.

Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menjadi tempat Fadli membuktikan apakah memiliki kinerja lebih bagus dibandingkan menteri-menteri lainnya.

Selain Sandi dan Fadli, menurut Qodari tiga kader Partai Gerindra lain juga memiliki peluang mengisi jabatan yang telah ditinggalkan oleh Edhy tersebut.

Menurutnya, tiga kader Gerindra lainnya itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, serta Ahmad Muzani.

Qodari menerangkan bahwa pengganti Edhy nantinya wajib memenuhi sejumlah kriteria seperti berasal dari pejabat tinggi di Partai Gerindra dan memiliki kedekatan sejarah serta pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau kita lihat latar belakang Edhy Prabowo itu punya beberapa ciri. Pertama, jabatannya tinggi yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra, kedua punya sejarah kedekatan pribadi dengan Prabowo," ungkapnya.

Qodari menambahkan, sosok Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan oleh Edhy. Menurutnya, potensi itu berada di sosok Sandi.

"Jadi menteri pengganti Edhy harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy dan saya melihat potensi itu ada di Sandi," ujar Qodari.

Edhy telah mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah menjadi tersangka izin ekspor benur.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menunggu keputusan Jokowi terkait sosok pengganti Edhy di jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, partainya tak mau mencampuri urusan yang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

"Kami dari Gerindra tidak mencampuri dan kita akan tunggu saja kebijakan bagaimana kebijakan dari presiden," ucap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (26/11).

Terpisah, Sekjen PPP Arsul Sani menyebut kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menyeret nama Edhy bisa membuka pintu reshuffle atau kocok ulang kabinet di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, Arsul tak menutup kemungkinan, Jokowi nantinya hanya memilih satu sosok saja untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Namun kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri Kelautan dan Perikanan, maka itu bisa jadi hanya sekedar mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle," kata Arsul lewat pesan singkat, Kamis (26/11).(CNN Indonesia)