Baik pemerintah melalui KLHK maupun RAPP dapat mencari solusi yang baik sampai masalah ini selesai dengan tuntas supaya tidak ada masyarakat maupun tenaga kerja yang dirugikan dalam masalah tersebut.

“Persoalan antara PT RAPP dan pemerintah (KLHK,red) harus dicarikan solusinya yang baik bagi kedua belah pihak. Baik perusahaan atau pemerintah harus duduk bersama musyawarah agar semua sama-sama menerima keputusan,” ujar Fat Haryanto di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fat Haryanto mengungkapkan, Pertanu sebagai organisasi yang peduli terhadap kelangsungan petani juga turut memikirkan solusi terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut apa lagi sampai menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional khususnya wilayah operasional RAPP.

“Kami tidak menginginkan bila terjadi persoalan baik hukum maupun pemutusan kerja karena peraturan menteri tersebut karena kami dari Pertanu ikut memikirkan nasib para tenaga kerja nantinya,” kata Fat Haryanto yang merupakan pengurus PB HMI itu.

Menurutnya, masalah ini bukan persoalan perusahaan melawan negara namun ini persoalan perlunya duduk bersama dan mencarikan jalan keluarnya dan menurut kami kementerian perlu meninjau kembali peraturan yang dikeluarkannya agar semua pihak bisa menerima.

“Pertanu melalui bidang pertanian dan kehutanan siap mendampingi melakukan advokasi bersama bidang hukum DPP Pertanu terhadap keputusan menteri yang dapat merugikan tenaga kerja,” pungkasnya. ***