www.warnariau.com
Yuyun Hidayat Ajak Masyarakat Kampar Gunakan Hak Suara di Pilkades Serentak 2019
Sabtu, 23/11/2019 - 23:39:42 WIB
(Foto: Yuyun Hidayat Anggota DPRD Riau, dapil Kampar dari fraksi PPP, dok Istimewa)

PEKANBARU,WARNARIAU.COM - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Kampar Yuyun Hidayat mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 26 November 2019 ini, dimana sebanyak 54 desa di Kampar akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

"Mari gunakan hak pilih kita dan tidak  golput. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Pilihlah calon yang memiliki integritas, kapabilitas dan kapasitas memimpin dan membawa desa kita menuju kemajuan," ungkapnya.

Politisi PPP ini juga mengingatkan, rawannya praktek politik uang dalam pemilihan tersebut. Dia mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang dapat menghadirkan pemimpin terbaik yang punya niatan untuk membangun desa.

"Jangan terjebak pada politik uang. Sebab, sekali kita menggadaikan suara kita dengan rupiah, 6 tahun kita akan merugi," ungkapnya.

Tak sebatas itu, Yuyun banyak menyampaikan harapannya kepada kandidat-kandidat calon kepala desa yang akan berkompetisi memenangkan konstestasi politik yang digelar dalam waktu dekat ini. 

Berikut wawancara lengkap Warna Riau dengan Yuyun Hidayat.

Alokasi anggaran yang mengalir di desa rata-rata diatas Rp1 miliar pertahun, seperti apa figur kades yang dibutuhkan untuk mengelola anggaran sebesar ini?

"Saya tegaskan kandidat kades jangan melihat angka-angkanya. Harus dibersihin dulu nawaitunya. Yang memang untuk kepentingan desa dan perbaikan perekonomian desanya. Kalau niat menjabat karena pemikirannya anggaran besar, ujung-ujungnya pasti seperti mengejar sesuatu, sudah bisa dipastikan kemana arahnya. Padahal jabatan ini amanah. Kalau niat sudah tidak benar, hasilnya juga tidak benar," ujar Yuyun.

Apakah perlu menyiapkan lembaga atau tim pengawas untuk mengantisipasi kecurangan dalam hajatan Pilkades yang disinyalir rawan akan tindakan money politik?

"Ga perlulah saya rasa karena ribet, perlu biaya lagi (bentuk tim pengawas), justru yang penting itu pendidikan politik yang harus ditingkatkan, karena tidak semua orang paham. Banyak yang berpikir politik itu menyoal kekuasaan, kalau udah punya kekuasaan duitnya pasti banyak. Padahal kan tidak seperti itu," ungkapnya.

Apakah sejutu dengan pergub minimal pendidikan kepala desa berijazah SMP, sementara ruang lingkup tupoksi kepala desa semakin banyak? Dari kemampuan SDM apakah relevan dengan tupoksi yang diemban?

"Saya minta pergub direvisi minimal SMA atau S1, kenapa saya bilang begitu? Karena mengelola desa dengan anggaran sebesar itu sama dengan mengelola perusahaan tapi lebih ke sosialpreneurnya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan mubazir saja anggaran sebesar itu," ungkap Yuyun.

Dari kacamata wakil rakyat, apa saja yang menjadi persoalan fundamental yang dihadapi kepala desa dalam mengelola desa?

"Saya sudah keliling ke ratusan desa di Kampar. Yang jadi masalah itu, ketidak pahaman bagaimana caranya mengelola anggaran. Mereka tidak punya strategi mau ngapain. Kalau pun punya strategi, tapi tidak tahu bagaimana menjalankannya. Selama ini bimtek tidak mengarah ke situ. Dikasih Bumdes, juga tidak paham manajemennya, ujung-ujungnya mereka bikin simpan pinjam yang paling mudah, yang justru banyak yang minjam tapi tidak dikembalikan, sehingga tergerus untungnya," ucapnya.

Lalu bagiamana seharusnya?

"Kalau punya program, mindsetnya diubah dulu, disamakan dulu persepsi how to nya. Ajukan visi misi program yang kita perkuat yang bersentuhan dengan masyarakat. Fokus bekerja untuk desa, ikuti pilkades ini yang normal-normal saja, jangan menggunakan politik uang," ungkapnya. 

Sebagai mana di ketahui, pada tanggal 26 november 2019, sebanyak 54 Desa di Kabupaten Kampar akan melaksanakan Pilkades serentak. (warnariau)




 
Berita Lainnya :
  • Yuyun Hidayat Ajak Masyarakat Kampar Gunakan Hak Suara di Pilkades Serentak 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    BERITA TERPOPULER
    1 Catat! ASN Pemprov Riau harus Masuk Kerja Tanggal 10 Juni Siap-siap Disanksi
    2 Gubri Open House Idul Fitri hingga Tiga Hari, Seluruh Warga Diundang
    3 Gubri Lepas 700 Santri ke Pesantren Al Fatah Magetan
    4 Inilah Deretan Acara Pelantikan Gubernur dan Wagub Riau Besok Mulai di Jakarta hingga Pekanbaru
    5 ASN Pemprov Riau Wajib Masuk 10 Juni, yang Tambah Libur Dikenakan Sanksi
    6 Hore! Mulai 1 April Pengurusan e-KTP Bisa Dilakukan Diluar Domisili
    7 Panglima TNI: Kalau Mau Pakai Jilbab Pindah ke Aceh
    8 Pemprov Riau Bertekad Awasi Terus dan Tingkatkan Disiplin Pegawai
    9 Aduh! Program Walikota Pekanbaru di Nilai Gagal
    10 Syamsuar Dukung Riau Bebas Kendaraan Odol Demi Jalan Tanpa Lubang
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar
    Redaksi Disclaimer Pedoman Media Siber Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 Warna Riau | Inspirasi Baru Berita Riau, All Rights Reserved