www.warnariau.com
Buruh Tuntut UMP Naik 15%, Kemnaker: 8,51% Sudah Terbaik
Jumat, 01/11/2019 - 08:52:30 WIB



WARNARIAU.COM - Ribuan buruh dari beberapa daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

Tuntutan buruh yakni menolak kenaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 yang naik 8,51% dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Terkait hal itu, Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus mengatakan, kenaikan UMP tahun 2020 sebesar 8,51% yang terbaik yang ada saat ini. Dikarenakan didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39% ditambah dengan pertumbuhan ekonomi 5,12% menjadi 8,51%, sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan," kata Dinar, dalam keterangan tertulis Kemnaker, Kamis (31/10/2019).

Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak dilengkapi oleh data dan informasi. Dengan demikian, kenaikan sebesar 8,51% ini merupakan jalan yang terbaik karena didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar 5-6% saja, sementara buruh minta 10-15%. Namun kedua permintaan tersebut tidak didasari oleh data empiris yang kuat. Jadi 8,51% ini sudah terbaik," kata Dinar.

Dinar pun menyebut keinginan buruh yang ingin UMP naik sekitar 10-15%, perlu dilengkapi oleh data-data empiris, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuknya. Walaupun tuntutan tersebut didasarkan oleh survei, namun sampai saat ini pemerintah belum menerima dasar dari survei tersebut.

"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut, tetapi tidak pernah memberikan ide konkret dan implementatif hal-hal apa saja yang perlu diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-bahannya," kata dia.

Terkait revisi UU Ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa selama ini belum ada proses revisi UU Ketenagakerjaan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait revisi UU Ketenagakerjaan.

"Kami belum ada draft-nya, jadi kalau mereka bilang menolak, sebenarnya apa yang ditolak," ujarnya.(detik)



 
Berita Lainnya :
  • Buruh Tuntut UMP Naik 15%, Kemnaker: 8,51% Sudah Terbaik
  •  
    Komentar Anda :

     
    BERITA TERPOPULER
    1 Catat! ASN Pemprov Riau harus Masuk Kerja Tanggal 10 Juni Siap-siap Disanksi
    2 Gubri Open House Idul Fitri hingga Tiga Hari, Seluruh Warga Diundang
    3 Gubri Lepas 700 Santri ke Pesantren Al Fatah Magetan
    4 Inilah Deretan Acara Pelantikan Gubernur dan Wagub Riau Besok Mulai di Jakarta hingga Pekanbaru
    5 ASN Pemprov Riau Wajib Masuk 10 Juni, yang Tambah Libur Dikenakan Sanksi
    6 Hore! Mulai 1 April Pengurusan e-KTP Bisa Dilakukan Diluar Domisili
    7 Panglima TNI: Kalau Mau Pakai Jilbab Pindah ke Aceh
    8 Pemprov Riau Bertekad Awasi Terus dan Tingkatkan Disiplin Pegawai
    9 Aduh! Program Walikota Pekanbaru di Nilai Gagal
    10 Syamsuar Dukung Riau Bebas Kendaraan Odol Demi Jalan Tanpa Lubang
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar
    Redaksi Disclaimer Pedoman Media Siber Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 Warna Riau | Inspirasi Baru Berita Riau, All Rights Reserved