PEKANBARU - Forum Guru PPPK Riau melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau akibat penyeleksian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 yang diduga melanggar Permenpan dan Juknis Kemendikbud.

Parlindungan, selaku kuasa hukum Forum Guru PPPK Riau, menduga ada unsur kolusi dan nepotisme dalam penyeleksian dan pengangkatan PPPK.

"Apabila tidak merealisasikan tuntutan dalam somasi tersebut paling lambat tujuh hari, maka dipastikan kami akan menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Baik akan memperkarakan secara pidana, maupun secara peradilan tata usaha negara ataupun nanti ada jalur hukum lain yang akan kami tempuh, kalau perlu hingga ke Kejagung dan KPK RI" kata dia usai pertemuan dengan Komisi V DPRD Riau, Kamis (16/3/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari membeberkan, setidaknya ada tiga keluhan utama guru-guru tersebut.

"Pertama ada yang masa baktinya lebih dari 10 tahun, tapi tidak lolos. Yang lolos justru yang baru hitungan bulan. Lalu gajinya hanya Rp2,5 juta, tapi penempatannya di daerah jauh sana, ini kan artinya pengeluaran mereka bertambah," jelasnya.

Selain lokasi sekolah, lanjut Karmila, mata pelajaran yang diemban para guru pun berbeda dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki.

"Mata pelajaran, keahlian mereka di mana, di tempatkan di mana, background-nya tidak sesuai. Ini kan menyulitkan guru dan murid," ujarnya.

Penyeleksian PPPK juga dipersoalkan lantaran diduga tidak transparan. Karmila menyebut para guru mengeluhkan adanya evaluasi penilaian yang tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan selama ini.

Karmila menyebut, Komisi V DPRD Riau mendukung perjuangan para guru termasuk jika ingin menempuh jalur hukum.(hrc)