PEKANBARU, WARNARIAU.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau mendampingi anggota DPR RI Komisi V, Syahrul Aidi Maazat dalam kunjungan kerja dan audiensi dengan Pemkab Kepulauan Meranti di Kantor Bappeda, Selasa (3/8/2021).

Tak hanya dari DPR RI Komisi V, turut  hadir dalam kegiatan kali ini, Balai se-wilayah Riau Kementerian PUPR, serta OPD Kepulauan Meranti terkait.

"Kunjungan yang pertama kali ke Kepulauan Meranti ini dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Pemkab Kepulauan Meranti terpilih yang baru dilantik serta berdiskusi dan bertukar pikiran guna menyelesaikan beban permasalahan di daerah ini sehingga dapat memacu serta meningkatkan pembangunan, kemajuan perekonomian di daerah Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Syahrul, Selasa (3/8/2021).

Dalam audiensi kali ini, Kepala BPPW Riau, Ichwanul Ihsan lebih menitikberatkan pada pembahasan kegiatan tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain isu strategis bidang Cipta Karya dalam sektor air minum, sanitasi, penyelenggaraan permukiman nangunan kumuh seperti kegiatan berbasis masyarakat.

Untuk kegiatan tahun 2020 sendiri terdiri dari rehabilitasi sekolah sebanyak 18 sekolah, Pamsimas HID tersebar di 5 desa dan Pamsimas Reguler tersebar di 8 desa.

Sementara untuk tahun 2021 terdiri dari MCK Ponpes 2 lokasi, Pamsimas HID 8 desa, Pamsimas Reguler 3 desa dan Sandes sebanyak 10 desa.

Terkait sektor air minum, selaku Pemerintah Daerah, kabupaten dapat mengajukan usulan dari daerah telah memenuhi kriteria kesiapan agar balai dapat mengajukan program sampai ke pusat.

Pemerintah menetapkan Readiness Criteria (RC) yang harus dipenuhi Bupati/Walikota dan DPRD dalam mengusulkan dibangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerahnya. RC ini untuk mengetahui kesiapan Pemda dan DPRD dalam mengelola SPAM, baik sementara maupun pada saat telah menerima aset yang telah selesai dibangun, agar SPAM yang telah terbangun dapat memberikan manfaat nyata pada masyarakat luas.

Penyelenggaraan SPAM merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaan penyelenggaran SPAM ini terdapat berbagai masalah, sejak pada tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan keberlanjutan SPAM yang telah dibangun.

Mekanisme yang harus dibangun di daerah salah satunya dengan melakukan koordinasi serta mengkomunikasikan pemenuhan RC yang harus dipenuhi daerah secara akurat untuk dapat diterimanya sebuah usulan pembangunan/ pengembangannya.

Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar mengatakan audiensi dan silaturrahmi ini sangat berdampak positif untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah daerah terutama pengentasan kemiskinan sehingga Pemkab Meranti kedepannya akan terus bersinergi guna membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu OPD yang terkait akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Riau dalam rangka mendukung program pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi National (PEN) di tengah kondisi pandemi saat ini.(rilis)