KAMPAR,WARNARIAU.COM  -  Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Yusri dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang birokrat. Kritikan itupun dilontarkan oleh sejumlah Masyarakat Kampar melalui laman media sosial mereka.

Sejumlah masyarakat pun menilai, Sekda lebih banyak berkeliaran di acara bernuansa politis ketimbang berada di kantor. Bahkan waktu Sekda banyak tersita untuk mengurusi sejumlah organisasi dan mengetuai organisasi tersebut. 

Menanggapi hal itu, Mantan Birokrat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Syafril Tamun angkat bicara. Dirinya mengaku juga mendapatkan informasi mengenai kinerja Sekda.

"Saya dapat informasi, bahwa sekda banyak mengetuai organisasi yang sebetulnya mengganggu kinerja dia sebagai pejabat birokrat. Bahkan dengan beliau mengetuai banyak organisasi justru akan merepotkan dia. Otomatis organisasi dibawah naungan Sekda ujung-ujungnya minta pendanaan ke APBD Kampar, ini tak bisa dipungkiri," ucap Syafril.

Padahal di tengah situasi sulit dalam menghadapi pendemi COVID-19 saat ini, seharusnya seluruh perhatian difokuskan ke penanganan COVID-19 bukan malah sibuk mengakomodir kepentingan diluar itu.

"Dengan situasi seperti ini, Pak sekda kita anggap tidak profesional dalam bekerja, lebih memntingkan politik dari pada tugas birokratnya. Seharusnya pak sekda dapat mengoptimalkan kinerjanya membantu pak bupati dalam penaganan COVID-19," ucap Mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau itu.

Sebagai birokrat senior, Syafril meminta agar Sekda tidak amatir dalam menjalan tupoksinya. Karena dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kampar, peran Sekda sangatlah besar.

"Seharusnya Sekda fokus melakukan pembinaan ASN dan penataan birokrasi saja. Status Sekda sebagai pengelola anggaran sudah menyita banyak waktu dan tanggung jawab. Jadi saya minta kepada sekda, jangan mengelola birokrasi Kampar secara amatiran," ucap ASN yang telah memasuki massa pensiun tersebut.

Kesibukan Sekda Kampar diluar kewenangannya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan masyarakat yang butuh perhatian serius dari Pemkab Kampar. Syafril bahkan mempertanyakan alasan Sekda begitu getol mengurusi organisasi-organisasi itu.

"Saya menduga Sekda sedang mendulang kekuatan dan berniat untuk menjadi pejabat politik di masa yang akan datang. Kalau tidak kenapa begitu getol jadi ketua organisasi," ucapnya.

Jika memang berniat menjadi pejabat politik dimasa yang akan datang sehingga melalaikan tupoksi sebagai Sekda, Syafril meminta Sekda untuk mundur saja.

"Jika berniat maju Bupati atau Wakil Bupati dimasa yang akan datang dan sudah diancang ancang dari sekarang. Silahkan melepas jabatan Sekda, sehingga bisa leluasa bersosialisasi ke Kecamatan hingga ke Desa," ucapnya.

Tak hanya itu, Syafril juga mendapat informasi tentang besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang diterima oleh eselon II di Lingkup Pemkan Kampar sebesar Rp30 juta, sementara itu kisaran TPP eselon III hanya  sebesar Rp.7,5 jt untuk eselon (3A) sedangkan untuk eselon (3B) Rp 5,5 juta. Hal ini seakan sangat timpang dan bertolak belakang dengan APBD Pemkab Kampar yang hanya berkisar Rp2,3 triliun.

"Saya dapat informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tidak profesional salah satu contohnya penetuan besaran TPP untuk eseon II dan III, bahwa TPP eselon dua cukup tinggi daripada eselon III. 15 kali lipat lebih besar," ucap dia

Dia menambahkan bila terjadi ketimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang penetapan besaran TPP eselon II dan eselon III, seharusnya Sekda lebih mengedapan rasionalitas kemampuan keuangan  daerah dan beban tugas yg dipikul oleh masing-masing eselon II dan III. 

"Sementara itu, Provinsi yang punya APBD hampir Rp10 triliun saja, TPP eselon IInya hanya Rp19,5 juta. Kok ini di Kampar malah lebih besar? Ini harus ditelusuri. Saya menduga ada permainan dalam pengelolaan keuangan Pemkab yang tidak profesional," sambungnya pula. (Hendri Domo)