PEKANBARU, WARNARIAU.COM - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra  menerima  kunjungan Studi Banding & Sharing Informasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat di ruang kenanga Gedung Pemprov Riau, Senin (14/12/2020).

Dalam Pertemuan ini membahas terkait pola penganggaran yang dilakukan oleh Pemprov Riau dimasa pandemi Covid-19 termasuk penyusun APBD untuk tahun 2021. Beberapa hal yang di diskusikan oleh Pemprov Sumbar terkait penyusunan standar harga bagi kebutuhan organisasi perangkat Daerah dan program bantuan keuangan bagi UMKM untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19.

"Kita melakukan optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau dengan cara tidak mengenakan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak dan hanya membayar pokok nya saja . dari Data saat ini ada lebih kurang tiga juta kendaran bermotor yang di Riau tersebar sedangkan yang membayar pajak nya baru 1,5 juta kendaraan. kita juga sedang mencari formula yang tepat agar kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor semakin baik," ungkap kepala BPKAD Riau Indra.

Lebih lanjut terkait bantuan UMKM di Provinsi Riau , Pemprov Riau telah menyiapkan anggaran sebesar 25 Milyar Rupiah untuk membantu UMKM di Provinsi Riau di tahun 2020 dan di tahun 2021 juga di anggarkan 25 Milyar Rupiah untuk bantuan UMKM di tahun 2021.

sementara itu untuk bantuan keuangan khusus, Pemprov Riau menyediakan Anggaran 100 juta Rupiah per desa di Provinsi Riau.

" Bantuan keuangan  untuk desa di Provinsi Riau diberikan  100 juta rupiah yang diberikan lebih kepada 1500 di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga membantu guru honor," lanjutntya.

Sementara itu Sekda Provinsi Sumatera Barat Alwis menjelaskan Kunjungan ke Provinsi Riau ini guna mendapatkan gambaran pembanding strategi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Anggaran di masa pandemi covid-19 .

" Dari Kunjungan ini kita belajar dan berdiskusi tentang banyak hal terkait penyusunan Anggaran Pemerintahan dan Program Yang harus di susun dalam RKA tahunan. selain itu juga terkait Tunjangan Pokok dan Kinerja dewan juga bertukar pandangan untuk sesuatu hal yang lebih baik," ungkapnya.

Sekda Provinsi Sumbar Alwis menambahkan ekonomi Sumbar pendapatan Asli Daerah Sumbar hanya berkisar 2,4 Triliun sedangkan di Provinsi Riau sudah 4 Triliun Rupiah.

" Jadi Kita Mencoba belajar dari Riau Karena di tahun 2021 Sumbar di prediksi ekonominya masih relatif terkontraksi," Pungkasnya. (*)