PEKANBARU - Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru merekomendasikan ke Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dan menjatuhkan hukuman disiplin sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun kepada oknum pegawai negeri sipil berinisial M.

Dalam rekomendasi yang ditujukan ke Muflihun itupun, seorang Tenaga Harian Lepas (THL) berinisial LS untuk segera diberhentikan. SL yang bekerja sebagai THL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru terbukti tidak menjaga nama baik instansi tempat dia bekerja dengan berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Atas dasar tersebut, LS dianggap melanggar perjanjian kerja nomor 800/59-DPMPTSP/SPK-THL-2023. Sementara sanksi yang diberikan terhadap M juga berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Keduanya diduga melakukan perselingkuhan yang membuat istri M melaporkan kasus ini ke Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kota Pekanbaru.

“Rekomendasi dari Inspektorat betul ada terhadap ASN berinisial M, tapi yang seharusnya memberikan sanksi teguran itu mestinya atasan dimana si ASN itu berada bukan Inspektorat,” kata Kepala Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Samuel Simatupang saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (1/9/2023).

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru ini menyebutkan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat itu berdasarkan laporan yang masuk.

“Kalau ada permintaan tentu dilakukan riksus oleh Inspektorat. Maka keluarlah rekomendasi itu. Jadi bukan hanya kasus perselingkuhan, kasus yang lain pun pasti adalah,” cakapnya.

Hal yang sama juga dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru, Fabillah Sandy Sahar. Ia menyebut, untuk persoalan kasus PNS di Diskop UMKM, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan mediasi.

“Namun mediasi yang kami lakukan ternyata tidak membuahkan hasil, karena dari pihak istri tetap keukeuh untuk sama-sama bercerai,” cakapnya.

Mantan Camat Senapelan ini menambahkan, awal mula dari kasus ini pihaknya menerima surat dari pihak laki-laki yang bertugas di Dinas Koperasi UMKM perihal permintaan perceraian. Untuk itu, pihaknya menyarankan terlebih dahulu memanggil dan melakukan mediasi.

“Tapi mediasi yang kami lakukan ternyata tidak membuahkan hasil, karena pihak istri tetap mempersoalkan kasus perselingkuhan suaminya itu. Disitulah tim riksus Inspektorat turun dan mendalami kasus ini. Maka rekomendasi itu akhirnya keluar dan kami putuskan untuk memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi yakni hukuman disiplin sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” pungkasnya.(clc)