PEKANBARU – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Demokrat Dapil Kota Pekanbaru, Sumardany Zirnata mengajak masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. 

Imbauan tersebut disampaikannya saat melaksanakan reses, sebagai bagian dari upaya mendorong kesadaran warga bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pembangunan di Kota Pekanbaru.

"Kita meminta masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, hasilnya akan kembali juga ke masyakarat. Tentu mendukung pembiayaan infrastruktur di Kota Pekanbaru. Saat ini Pekanbaru menjadi salah satu kota yang surplus PAD, ini juga karena masyarakatnya taat bayar pajak," kata Sumardany dalam sambutannya saat reses di halaman Masjid Jabal Rahmah, Jalan Uka, RT 03 RW 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Tuah Madani, Jumat (31/7).

Menurut Sumardany, membayar pajak kendaraan bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Sumardany menjelaskan bahwa porsi penerimaan pajak kendaraan yang kembali ke daerah kini semakin besar. Ia menyebut sekitar 70 persen penerimaan pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat kembali ke Kota Pekanbaru, sementara 30 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi Riau.

"Kalau sekarang, 70 persen pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat kembali ke Kota Pekanbaru, sedangkan 30 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi Riau. Dana itu dipakai untuk membangun jalan, meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat," ujar Sumardany.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Pekanbaru terus dilakukan secara bertahap. Karena itu, menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Sumardany juga meminta masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera memanfaatkan program pemutihan yang saat ini tersedia. Program tersebut memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak serta fasilitas balik nama kendaraan tanpa biaya.

"Bagi saudara-saudara kita yang kendaraannya masih menunggak pajak, manfaatkan kesempatan ini. Ada penghapusan denda dan balik nama gratis. Ini momentum yang sayang jika dilewatkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain menyampaikan pentingnya kepatuhan membayar pajak, Sumardani dalam kegiatan reses tersebut juga menjelaskan peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Ia menyebut terdapat tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, ketika anggaran yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat telah dialokasikan untuk berbagai program pemerintah daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaannya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah menjalankan program, DPRD yang mengawasi. Masyarakat juga harus ikut mengawasi, apakah pelayanan di rumah sakit sudah baik, bagaimana kualitas pendidikan di sekolah, dan apakah pembangunan berjalan sesuai harapan. Itulah fungsi pengawasan yang kami jalankan," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan aspirasi tentang infrastruktur yang masih minim di Posyandu, lapangan kerja, akses jalan dan drainase. Dalam saat bersamaan Sumardany juga menyalurkan bantuan seperti alat cek kesehatan dan timbangan balita yang dibutuhkan masyarakat.