PEKANBARU,WARNARIAU.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Riau menerima laporan soal adanya dosis vaksin dalam keadaan kadaluarsa atau expired di Kabupaten Meranti. Kondisi vaksin kadaluarsa itu terjadi, dikarenakan dari pelaksanaan vaksinasi tidak digunakan secara keseluruhan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Riau Eva Yuliana kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu mengaku kecewa dengan kinerja Dinkes provinsi maupun Dinkes kabupaten terkait. Penemuan vaksin kadaluarsa ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Bahkan Eva meminta harus ada evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Terkait (OPD).

"Kemana selama ini kok tidak ada perhatian? apakah mereka ini tidur atau bagaimana? Kok bisa vaksin ditemukan keadaannya sudah expired. Kita sangat tegas untuk kasus-kasus seperti ini. Apalagi anggaran untuk pembelian vaksin ini kan banyak, kami minta Dinkes jangan hanya menerima saja (anggaran itu). Tapi pas bekerja malah setengah hati," ujar Eva Yuliana.

Eva meminta Dinkes fokus dalam bekerja. Karena jika terjadi kecerobohaan sedikit saja maka akan berdampak fatal dan membahayakan. Dia meminta Dinkes memastikan tidak ada vaksin kadaluarsa yang beredar.

"Kita tidak bisa mentoleransi kelalaian apapun itu. Jadi kita minta Dinkes ini fokus dan maksimal dalam bekerja. Perhatikan secara mendetail. Apalagi ini berkaitan dengan banyak orang. Jangan bikin masyarakat khawatir dengan  adanya vaksin kadaluarsa ini," ucap Eva yang merupakan Politisi Demokrat itu.

Eva juga meminta agar mutu dan kualitas vaksin harus benar-benar terjaga sehingga aman ketika dosisnya disuntikan kepada masyarakat.

"Vaksin kan sudah teruji klinis dan aman. Jadi kita minta untuk bener-bener dijaga mutunya. Sehingga ketika diberikan ke masyarakat vaksin dapat bekerja efektif membentuk kekebalan tubuh," ujarnya.

Tak hanya itu, Eva Yuliana juga menyoroti kasus vaksin yang ditarek dari edaran di Kota Pekanbaru. Dinkes Pekanbaru beralasan untuk melakukan penertiban karena dari data penerima vaksin banyak yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

"Kemarin  juga ada kejadian di Pekanbaru. Ditarik vaksinnya dari edaran. Alasannya banyak orang diluar pekanbaru yang terima. Kok bisa ini kejadian? Kan ada KTP, seharusnya sebelum divaksin tinggal dicek saja KTP penerima. Ini yang kita pertanyakan kinerja Dinas Kesahatannya," ucap Eva.

Eva mengatakan, program vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan lajunya kasus terkonfirmasi COVID-19. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah mengucurkan anggaran yang sangat besar untuk pengadaan vaksin ini. Diharapkan melalui program vaksinasi akan terbentuk kekebalan massal (herd immunity) yang dapat menghentikan kasus COVID-19. (warnariau)