PEKANBARU -  Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengakui dengan adanya pandemi global akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menghantam seluruh sektor di seluruh dunia, tak terkecuali di Kota Pekanbaru. Kondisi ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari pandemi ini bahkan telah berdampak luas. Antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safetynet), serta pemulihan perekonomian, termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

 Di berbagai kesempatan, Wako Firdaus kerap mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah membawa dampak krisis besar terhadap berbagai sektor, utamanya terhadap kesehatan dan ekonomi. “Oleh karenanya, selain mitigasi terhadap sektor kesehatan, sektor ekonomi harus dipertahankan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang ekonominya terdampak secara langsung,” ucap Firdaus pada Rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tingkat Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius Kepala Dinas Tanaman Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan SP MSi. Dirinya menerjemahkan arahan Datuk Bandar Setia Amanah tersebut dengan berbagai kebijakan strategis di bidang ketahanan pangan.

“Selain mitigasi di sektor kesehatan, sektor ekonomi harus dipertahankan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang ekonominya terdampak secara langsung. Setidaknya itulah arahan dari Pak Walikota kepada kami dan tim yang tergabung dalam tim PEN Pekanbaru,” ungkap pria yang akrab disapa Akur ini.

Alek Kurniawan yang merupakan nakhoda dari Disketapang Kota Pekanbaru yang dalam tim PEN dipercaya sebagai Koordinator Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Disketapang.

Kadis Alek menyebutkan bahwa dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah, secara ‘sederhana’ dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor.

Menurut dia, hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada saat ini adalah optimalisasi dari belanja pemerintah. Ini karena 3 indikator lainnya yakni investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor impor terus melambat dan berjalan negatif. Artinya, instrumen belanja pemerintah menjadi lokomotif utama sebagai penggerak ekonomi.

Namun di sisi lain, ada pressure atau tekanan pada penerimaan negara maupun daerah untuk penyediaan dananya, karena setiap belanja yang dikeluarkan pemerintah tentu membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit.

“Kita dalam dilema yang butuh ketelitian dan kesabaran ekstra. Di satu sisi menggenjot optimalisasi belanja pemerintah untuk perputaran ekonomi, namun di sisi lainnya pemerintah juga harus melakukan optimalisasi penyediaan dana untuk belanja dimaksud, makanya prioritas belanja pemerintah saat ini harus yang bermuara kepada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkapnya.

Alek menegaskan bahwa ada atau tidak adanya Covid-19, sebenarnya isu-isu ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, apalagi pada masa pandemic seperti ini. Yang terpenting, menurutnya, perlakuan kepada sektor pangan harus memadai kalau tidak ingin “pangan berdaulat” dikatakan hanya sebatas slogan. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tiga Langkah Strategis

Lebih lanjut Alek menguraikan langkah-langkah konkret strategisnya, di tengah segala keterbatasan dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam tiga kelompok besar, sesuai SOTK Dinas Ketahanan Pangan yang ia pimpin, yaitu ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam tugas pokok dan fungsi (tusi) ketersediaan dan kerawanan pangan, dia bersama tim Disketapang dan SKPD mitra lainnya terus menggesa optimalisasi belanja kegiatan-kegiatan strategis. Diantaranya, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kamapan) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Kenyataan yang harus diakui, sebut Alek, bahwa sektor pertanian di Indonesia dan juga terjadi di Kota Pekanbaru, bahwa sebagian besar sektor pertanian dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Akibatnya, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan mutlak harus dilakukan. Program strategis yang telah dilakukan di Disketapang dalam rangka mengoptimalkan sektor ini adalah melalui kegiatan P2L dan Kamapan.

Optimalisasi kegiatan P2L diarahkan melalui penyaluran stimulus bantuan untuk aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal, untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam pada setiap rumah tangga dalam suatu kawasan. Objek penerima manfaat adalah Kelompok Wanita Tani (KWT).  

Selanjutnya dalam skala yang agak besar, Disketapang juga turut suksesi dalam program Kawasan Mandiri Pangan, yakni kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat. Output kegiatan saat ini berupa pemberian bibit tanaman, infrastruktur dan belanja pendukung kegiatan penumbuhan terhadap Kelompok Tani (KT).

Dalam kurun 2 tahun terakhir, untuk kegiatan ini baru mampu menyentuh 39 KT maupun KWT. Sementara jumlah KT dan KWT yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan aplikasi Simluhtan Kementan ada sekitar 400-an kelompok dengan rata-rata anggota per kelompok 25-30 orang. Dana ini bersumber dari APBD dengan penguatan dari Dana DID tambahan dan Dana DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian.

“Artinya kita baru dapat memberi stimulus kepada 10?ri total jumlah KT maupun KWT yang ada di Kota Pekanbaru,” urainya lagi.

Alek menjelaskan bahwa di era globalisasi ini hanya pelaku bisnis yang efisienlah yang akan memenangkan persaingan. Sebagian besar pelaku bisnis pertanian di Indonesia adalah para petani dan pengusaha kecil yang bila berhimpun dalam organisasi ekonomi yang kuat, maka akan memperoleh manfaat atau kesejahteraan, tidak hanya bagi dirinya melainkan juga bagi masyarakat dan bangsanya.

Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian upaya yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bingkai aturan main yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.

Dia menyebutkan, terdapat tiga tahap atau fase dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Tahap pertama, pemberdayaan organisasi petani, yakni tahap pemberdayaan kelembagaan petani seperti pengembangan SDM, pengembangan teknologi dan rekayasa aturan main organisasi. Tahap kedua, pengembangan jaringan kemitraan bisnis (network business), dan tahap ketiga, peningkatan daya saing (competitiveness).

Walaupun dalam keterbatasan, Alek menyebutkan bahwa program strategis yang menyelaraskan maksud ini adalah outlet Puan Berseri (Pemasaran Usaha Pangan Bersama Secara Lestari), Pekan Pangan Madani dan mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal melalui konsumsi pangan lokal dalam kegiatan-kegiatan di instansi pemerintahan dan instansi lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 521/DKP/2432 tahun 2020. Sehingga APBN ataupun APBD tersalurkan kembali secara langsung kepada masyarakat, utamanya kepada pelaku usaha pertanian dan pangan.

Wujud nyatanya ada pada tugas pokok dan fungsi distribusi dan cadangan pangan yang direalisasikan dengan kegiatan revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha pangan melalui optimalisasi pemanfaatan outlet pangan Puan Berseri, kegiatan Pekan Pangan Madani dan mendukung penuh Pembentukan PT Sarana Pangan Madani (SPM) sebagai BUMD. Kedepannya, Alek juga mendorong terciptanya pengembangan korporasi usaha tani hulu hilir.

“Pada tugas pokok dan fungsi distribusi dan cadangan pangan, kami juga berusaha maksimal melalui kegiatan revitalisasi kelembagaan pangan melalui outlet pangan Puan Berseri dan Pekan Pangan Madani yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama PPM. Slogan kami adalah Petani Untung, Masyarakat Beruntung. Kami juga mendukung penuh terbentuknya PT SPM menjadi BUMD Kota Pekanbaru,” tukasnya lagi.

Outlet pangan Puan Berseri atau Pemasaran Usaha Pangan Bersama Secara Lestari, didirikan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dari produk segar dan produk olahan yang terjangkau bagi masyarakat. Bahan-bahan tersebut disediakan langsung oleh binaan Ketapang melalui KWT dan KT serta UMKM di bidang pangan, Bulog dan vendor lainnya.

Sementara PPM yaitu sarana tempat berjualan (market place) penjualan produk-produk pangan segar dan olahan dari KT, KWT, UMKM dan pegiat usaha pangan lainnya yang ditaja secara rutin setiap pekannya pada Kamis pagi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan pukul 08.00-12.00 WIB.

Di tugas pokok dan fungsi ini juga dikenal optimalisasi kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dalam hal ini adalah komoditas beras. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian RI Nomor 91/KN.130/M/5/2020 tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan pada saat tanggap darurat pandemic Covid-19, yang pada prinsipnya menginstruksikan pengadaan CPPD dalam rangka peningkatan kesiapan pangan untuk menghadapi dampak pandemic Covid-19. Semua itu dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

“Ya, kita ada CPPD untuk peningkatan kesiapan pangan untuk menghadapi dampak pandemic Covid-19, walaupun belum memenuhi standar (kuota yang diharapkan nasional), tapi kita telah menanggapi isu ini di awal, dengan adanya Perwako sebagai payung hukumnya,” tegasnya lagi.

Eks Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru ini melanjutkan, usaha yang dioptimalkan lainnya adalah melalui pengawasan keamanan pangan segar. Memang saat ini, upaya tersebut masih terkendala pendanaan yang belum memadai dan belum adanya laboratorium, sehingga sampel yang diperiksa dalam jumlah terbatas. Langkah pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan uji residu pestisida pangan segar asal tumbuhan menggunakan rapid test kit yang bahan atau sampelnya diperoleh dari pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru.

Lumbung Pangan Edutainment

Selain itu proyek-proyek strategis yang sudah dituntaskan antara lain dokumen Grand Master Plan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Grand Master Plan Kawasan siCANTIG atau lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi. Dua dokumen induk ini akan menjadi acuan dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan kedepannya dan pelaksanaan kegiatan strategis penguatan lumbung pangan yang memiliki nilai edukasi dan entertainment (edutainment).

Untuk siCANTIG sendiri merupakan suatu bentuk usaha Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan edukasi dan sosialisasi sekaligus infrastruktur wisata pertanian yang mengedepankan pembelajaran (edukasi) serta wisata agro yang menarik (entertainment).

Alek menerangkan bahwa luas kawasan dimaksud adalah 5 hektar yang terletak di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kawasan siCANTIG merupakan kawasan agrowisata, lokasi pembelajaran budidaya pertanian, peternakan dan perikanan. Tak hanya itu, di tengah kawasan dibuat miniatur Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), serta juga ada lumbung pangan dan pengolahan pangan.

“Sesuai semangatnya, itu edutainment. Kami berharap lewat siCANTIG ini terfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memadai yang menyentuh berbagai aspek strategis seperti agrowisata, pendidikan, budidaya pertanian dan perikanan, serta yang tak kalah penting itu adalah hiburan alam yang menarik,” terangnya lagi.

Semua kegiatan-kegiatan tersebut, tambahnya, harus terdokumentasi dengan baik dan memadai. Makanya inovasi dengan pendekatan teknologi informasi dalam layanan publik juga harus diperbaiki. Hal ini yang pada akhirnya melahirkan inovasi yang dinamakan dengan sebutan siTANGAN alias Sistem Manajemen Informasi Ketahanan Pangan.

Sistem Manajemen Informasi Pangan ini dibangun untuk menyediakan data dan informasi pangan yang valid dan terkini secara cepat melalui teknologi informasi, sehingga memudahkan institusi maupun masyarakat luas dapat mengakses informasi pangan tersebut dengan cepat.

“Kami punya rumah virtual yang kami sebut dengan siTANGAN, kami akan mengisi rumah virtual ini dengan data-data strategis di ketahanan pangan,” ulasnya lagi.

Di kesempatan berikutnya, Alek juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan OPD mitra seperti Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, yang juga ikut berpartisipasi melakukan pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dengan nilai stimulus dalam skala yang lebih besar lagi.

“Mudah-mudahan kita mampu bersinergi dengan perannya masing-masing sehingga tidak adanya mata rantai yang putus dalam menciptakan ketahanan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilirnya,” pungkas Alek yang juga Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Pekanbaru. advertorial