PEKANBARU, WARNARIAU.COM - Sedikitnya ada 400 lebih pegawai yang berkedudukan sebagai bendahara, pendapatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya mengalami penurunan akibat pemberlakuan sistem salary system.

Terkait persoalan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi kepada wartawan, Sabtu (12/5/2018) mengatakan, kalau TPP secara administrasi sudah disiapkan pihaknya di level teknis.

"Memang tiga minggu lalu ada hasil telaah staf kepada saya untuk memperhatikan masalah itu, karena ada 400-an pegawai dengan pemberlakuan single salary itu pendapatan mereka sedikit turun. Ini karena ada konsekuensi dari kelas jabatan dan kompetensi pendidikan," katanya.

Terkait itu, lanjut Ahmad Hijazi, berdasarkan kajian pihaknya memang kalau berdasar kompetensi ijazah pendidikan formal, single salary tak bisa dieksekusi dari seorang Sekda, meskipun sudah ada ketentuan dari Menpan dan LAN.

"Saya katakan semua itu perlu proses dan kajian dalam, tapi kita sudah konsultasi ke BKN. Bahwa staf/pegawai yang berkedudukan sebagai bendahara, TPP-nya itu bisa di index dan di adjusment. Itu sudah dirampungkan BKD dan OPD, dan perubahan penabalan indeks tersebut juga sudah dilakukan dan tinggal eksekusi," tandasnya.(cakaplah)