TELUK KUANTAN, WARNARIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing, Riau menggelar hearing atas keterlambatan penyaluran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Kuansing, Jumat (1/3/2019).

Hearing dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi dan dihadiri anggota DPRD. Sementara dari Pemkab hadir Asisten I Setda Kuansing Muhjelan, serta Kabag Organisasi Yunita Tresia, Kabag Hukum Suriyanto dan sejumlah staf.

"Hearing ini kita gelar karena banyak laporan yang masuk dari para pegawai ke DPRD, termasuk pejabat eselon III dan IV yang menyampaikan kalau tunjangan belum dibayar,"kata Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi usai memimpin hearing.

Sementara APBD kita tahun 2019 sudah jauh hari ketuk palu." Jadi ada keterlambatan, sementara APBD kita sudah cukup lama disahkan,"katanya.

Kedua disampaikan Musliadi, selama ini ada yang tidak berimbang terutama besar tunjangan yang diterima sejumlah OPD, seperti mungkin di Bappeda Litbang dan BPKAD.

"Jadi dengan dikeluarkannya regulasi yang baru oleh pemerintah maka ke depan harus sudah disetarakan, tapi dinilai dengan beban kerja. Jadi ada nilai grade-nya nanti di masing-masing OPD ada tipe A atau tipe B, ini nanti yang menentukan besar tunjangan itu,"kata Musliadi.

Kita berharap Perbup TPP ini bisa secepatnya diproses. Karena katanya, sekarang sudan bulan Maret. " Kita minta jangan lama, supaya para pejabat dan ASN bisa secepatnya menikmati itu. Karena saat ini banyak pegawai mengeluh dan mengadu ke kita,"ujar Musliadi. (halloriau)