ROHUL, WARNARIAU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu telah selesai melakukan penyusunan ulang kebutuhan anggaran pilkada lanjutan. Dari penghitungan yang dilakukan, KPU butuh tambahan anggaran Rp12,7 Miliar untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan, di luar anggaran yang sudah dianggarkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp 28,5 Miliar.

Menurut Ketua KPU Rohul Elfendri, ada 3 instrumen yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran pilkada lanjutan, meski KPU sudah berupaya melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran dalam NPHD.

Instrumen pertama, keharusan KPU menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan seperti APD, alat rapit test, dan sarana penunjang protokol kesehatan lain bagi petugas penyelenggara baik di tingkat kabupaten, lecamatan, desa dan TPS.

"Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini menyedot anggaran cukup besar hingga Rp6,2 Miliar," cakap Elfendri.

Kedua, besarnya anggaran penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini dipengaruhi bertambahnya jumlah TPS dari 985 TPS menjadi 1.200 TPS untuk menyesuaikan standar minimal pemilih setiap TPS yang hanya diperbolehkan maksimal 500 pemilih.

Ketiga, penambahan jumlah TPS juga memaksa KPU melakukan penyesuaian anggaran honorium bagi petugas adhoc yang mengalami penambahan akibat bertambahnya jumlah TPS.

"Awalnya kita hitung, tambahan kebutuhan itu di angka Rp 16,7 miliar namun, dari pergeseran anggaran yang kita lakukan, ada anggaran Rp 3,9 miliar yang bisa digeser karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi setelah digeser, kita butuh tambahan Rp 12,7 miliar lagi," jelas Elfendri.

Lebih lanjut diterangkan Elfendri, dari anggaran hibah Pemkab Rohul sebesar Rp 28,5 Miliar yang tertuang dalam NPHD KPU sudah merealisasikan Rp 11,2 miliar. Sementara Rp 17,3 miliar belum terealisasi karena penundaan tahapan pilkada serentak.

"Usulan tambahan kebutuhan anggaran pilkada lanjutan ini sudah kita sampaikan ke Pemkab Rohul melalui BPKAD," beber Elfendri.

Elfendri juga menyampaikan, agar penambahan anggaran ini tidak memberatkan keuangan daerah, khusus untuk penyediaan protokol kesehatan, KPU Rohul siap menerima hibah barang atau pinjam pakai barang dari Pemkab Rohul.

"Seandainya pemerintah memiliki stok sarana prasarana penunjang protokol kesehatan seperti APD, rapit test, thermo gun, dan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan lain, KPU Rohul siap menerima. Jadi tidak perlu juga berupa uang," pungkas Elfendri.(cakaplah)