DUMAI, WARNARIAU.COM - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat (KEMMAK) Kota Dumai, Riau, turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan di Kota Dumai, Senin (18/5/2020).

Masyarakat menolak pemberlakuan PSBB di Kota Dumai karena merasa pemberlakuan PSBB di Kota Dumai terlambat diterapkan dan akan membuat masyarakat semakin menjerit dengan kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, pembagian Bansos belum rampung, ekonomi masyarakat semakin hancur.

Massa juga menyebut, selama wabah Covid-19 menyerang Kota Dumai, masyarakat taat aturan, dan tetap saja sama seperti hari-hari sebelumnya, tanpa PSBB.

“Dumai sudah terlambat untuk PSBB. Bansos untuk masyarakat belum rampung dan pembagiannya berantakan, ekonomi masyarakat semakin hancur dan masyarakat tetap taat aturan, tetap saja seperti dulu tanpa PSBB," teriak salah seorang peserta demo.

Aksi penolakan PSBB oleh ribuan massa ini dilakukan dari Jalan Jendral Sudirman Dumai, di seputaran Pasar Senggol sebelum bertolak ke Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 di depan Kantor Wali Kota lama, Dumai.

Pantauan di lokasi aksi, Kapolres Kota Dumai mencoba membubarkan aksi nyata yang di lakukan aliansi Kemmak.

"Mohon bubar semua, karena saya lagi rapat," tegas Kapolres Dumai.

Setelah beberapa menit kemudian terjadi cekcok antara pihak keamanan dan massa Kemmak, disebabkan karena massa Kemmak tetap menuntut ingin menyamapaikan tuntutan aksi kepada pucuk pimpinan Kota Dumai.

Koordinator Aliansi Kemmak mengatakan aksi penolakan PSBB, dikarenakan penetapan PSBB ini terlambat dan tidak masuk akal.

"Penetapan PSBB ini tidak sesuai keinginan masyarakat Kota Dumai, tentunya ini harus didengar oleh pejabat Kota Dumai serta aparat hukum Kota Dumai," kata Koordinator Kemmak, Andri Qhodri.

Selanjutnya dia mengatakan, ada 5 poin tuntutan aksi mereka yang ingin disampaikan kepada Pemko Dumai. Adapun poin-poin sebagai berikut:

1. Kami Mahasiswa dan Masyarakat Kota Dumai menolak PSBB.

2. Mendesak Pemerintah Kota Dumai mencabut Perwako tentang pemberlakuan PSBB di Kota Dumai.

3. Buka dan beri kebebasan masyarakat Kota Dumai dalam menjalankan ibadah di rumah ibadah.

4. Pemerintah Kota Dumai harus transparan terkait pengelolaan dana dan data masyarakat penerima bantuan sosial terkait Covid-19.

5. Ubah bantuan Non DTKS pada bulan 2, 3 dan kalau ada selanjutnya, menjadi 100 % uang tunai.

Disampaikannya juga bahwa aksi ini tidak berakhir hari ini saja, tetapi tetap ada sampai tuntutan aksi ini direalisasikan oleh Pemerintah Kota Dumai.(riaumandiri)