PEKANBARU, WARNARIAU.COM - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution menginginkan adanya perubahannya dalam sistem kepemimpinan usai mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

Ia mengatakan, perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang memiliki nilai kesederhanaan, tepat waktu, mudah diikuti serta terukur. Sehingga, sebagai pemimpin harus dapat menyesuaikan alur pelayanan secara cepat singkat dan berkualitas apalagi pada masa situasi pandemi Covid19 seperti saat ini.

Hal tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan III dan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan XI di lingkungan Pemprov Riau yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Riau, berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (15/12/2020).

"Sasaran pelatihan tersebut juga untuk menumbuh kembangkan kompetensi pemimpin perubahan sehingga materi pelatihan disajikan secara efektif melalui ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, simulasi dan lain lainnya," ujarnya.

Edy Nasution mengungkapkan, dalam pelatihan kepemimpinan juga dilaksanakan studi lapangan ke tempat yang diyakini memiliki keunggulan best practice. Hal itu dilakukan dalam rangka mengadopsi dan mengadaptasi inovasi dalam aksi perubahan peserta pelatihan.

Selain itu, juga dimungkinkan dijadikan studi tiru karena apa yang telah didapatkan di daerah lain tentang best practice dapat ditiru dan dikembangkan di tempat tugas masing-masing.

"Ada kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan ini yang bertujuan memimpin perubahan mampu membuat dan merencanakan kegiatan di mana dia bertugas dan mampu mengimplementasikan penerapan pelaksanaan nya," sebutnya.

Di samping itu pula, Ia menjelaskan bahwa dalam pelatihan kepemimpinan tersebut pesertanya telah dibekali berbagai keahlian dan merencanakan perubahan membangun dukungan dan mengurangi resistensi dalam perubahan termasuk dalam mengelola perubahan.

Untuk itu, peran pemimpin birokrasi sangat besar dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, ia meminta harus diselaraskan dengan peningkatan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh setiap aparatur.

Menurutnya, tersedianya layanan yang cepat dan tepat merupakan tuntutan masyarakat harus berbanding lurus dengan kemampuan aparatur terhadap pelayanan birokrasi.

"Keinginan itu bukanlah suatu hal berlebihan karena tuntutan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang merupakan bagian dari aspek pelayanan kepada publik." katanya.(*)