PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan pada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir peluang korupsi dalam pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi," katanya saat membuka acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPK RI, disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Lebih lanjut ia menerangkan, sektor-sektor yang berikatan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktur secara besar-besaran, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas.

Kemudian, mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit akan disederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi lainnya.

Jokowi menjelaskan, penggunaan sistem yang sedang dilakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.

"Juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," ujarnya. (*)